Sumber: freepik.com
ID Keren – Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, telah mengajak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk turut serta dalam mendukung program-program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. Ajakan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke kampus tersebut yang terletak di Kabupaten Serang pada hari Rabu, sebagai bagian dari upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam kegiatan yang dilangsungkan bersamaan dengan agenda Diskusi Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta, Agus menyampaikan bahwa keterlibatan institusi pendidikan, seperti perguruan tinggi, dianggap sangat penting untuk mendukung keberhasilan agenda pengentasan kemiskinan. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui program pengabdian dan desa binaan.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem yang hingga kini masih menjerat lebih dari tiga juta warga Indonesia. Berdasarkan pernyataan Agus, Presiden Republik Indonesia menekankan agar kemiskinan ekstrem tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2026. Sementara itu, angka kemiskinan secara umum diharapkan bisa ditekan hingga berada di bawah lima persen sebelum tahun 2029.
Agus mengakui bahwa Kementerian Sosial tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjalankan misi ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta dunia akademik. Menurutnya, kampus seperti Untirta memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat, terutama melalui lembaga pengabdian masyarakat yang aktif menjangkau desa-desa.
Wamen Sosial juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus bergantung pada bantuan sosial. Sebaliknya, masyarakat perlu diarahkan agar mampu hidup mandiri dan sejahtera. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini sudah mulai diterapkan melalui beberapa program inovatif, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Sekolah Rakyat, misalnya, dirancang dalam bentuk asrama untuk membentuk agen perubahan di lingkungan masyarakatnya sendiri.
Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Provinsi Banten disebut termasuk dalam delapan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, program pengentasan kemiskinan sangat relevan diterapkan di provinsi ini.
Agus juga menguraikan bahwa saat ini pemerintah menggunakan pendekatan baru dalam pengukuran kemiskinan, yaitu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang oleh BPS sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Berdasarkan sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam kelompok desil, di mana kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai individu yang pengeluarannya kurang dari Rp400.000 per bulan, sementara garis kemiskinan berada di bawah Rp600.000.
Di wilayah Banten, percontohan program pemberdayaan masyarakat telah dimulai di Desa Telaga, Kecamatan Waringinkurung. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan di wilayah tersebut mencakup perbaikan sarana sanitasi, pembersihan aliran sungai, hingga renovasi dapur dan fasilitas toilet milik warga.
Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akan dilanjutkan dengan koordinasi lebih mendalam bersama Pemerintah Provinsi Banten. Agus menjelaskan bahwa dukungan dari pejabat daerah sangat diperlukan agar program pemberdayaan dapat diterapkan secara lebih luas dan terintegrasi di seluruh wilayah provinsi. Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Gubernur Banten telah memberikan respons positif terhadap rencana kerja sama tersebut.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan, diharapkan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Dengan begitu, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 akan menjadi lebih mungkin untuk dicapai.
